Mobirise
Mobirise

Aspek Pajak Atas Migas antara Cost Recovery dengan Gross Split


Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) bekerja sama dengan Himpunan Konsultan Hukum Pertambangan Indonesia (HKHPI) dalam Acara Focus Group Discussion tentang Aspek Pajak atas Minyak dan Gas Bumi yang mengambil tema Perhitungan Cost Recovery dan Gross Split di Kantor DPP Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia di Jakarta, Kamis (7/11).

Seperti yang dipaparkan, Tax Consultant MGI World Wide Ibu Henny Hutapea yang juga anggota IKHAPI, “dengan Skema Cost Recovery kontraktor migas harus melalui birokrasi yang panjang untuk mendapatkan persetujuan cost recovery, oleh sebab itu hal ini menjadi salah satu pertimbangan untuk perubahan skema bagi hasil dari cost recovery menjadi skema gross spilt.”

Berlakunya Peraturan Pajak Bagi Hasil Gross Split yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, investor diberikan beberapa insentif pajak dalam eksplorasi dan eksploitasi migas.

Menurut Bapak Hotmarojahan Tax Consultant MGI World Wide dengan insentif tax loss carry forward yang diberikan oleh pemerintah selama 10 tahun untuk bisnis migas, ini dapat menguntungkan investor namun penerimaan Negara berkurang.
Di dalam Kajian Forum Singkat Group Discussion, Peserta diberikan kesempatan terbuka untuk menyampaikan Pengetahuan dan Pengalamannya terkait Aktivitas Industri Hulu maupun Industri Hilir di Sektor Minyak dan Gas Bumi serta pembahasan dampak insentif pajak yang diberikan untuk investor migas.

Beberapa pendapat peserta menyatakan bahwa dalam perbandingan skema bagi hasil ini lebih menguntungkan menggunakan cost recovery. Hal ini pun masih menjadi polemik pembahasan (debateable) dikalangan profesi konsultan pajak, para advokat, para kontraktor migas, dan stakeholders lainnya. Presiden IKHAPI, Bapak Joyada Siallagan menanggapi bahwa, “penerapan Cost Recovery dan Gross Split belum bisa terlihat dampaknya, karena beleid ini masih berjalan dua tahun. Adanya alasan pergantian metode tersebut untuk menarik investor, lebih transparan, dan mengurangi rantai birokrasi belum bisa dibuktikan, meskipun secara efisiensi dan tidak membebani APBN masih debateable sampai saat ini.”

Melalui Forum Group Dicsuccion ini, anggota IKHAPI, anggota HKHPI, SKK Migas, Regulator Perpajakan, BPH Migas, dan stakeholders lainnya melakukan tukar pendapat dan pemikiran (brainstorming) terkait Cost Recovery dan Gross Split secara teori dan dalam praktek di lapangan.


Address

Plaza Sentral Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47
Jakarta Selatan

Contacts

Email: info@ikhapi.co.id
Phone: +62 21 570 2629