html5 templates

AD/ART


ANGGARAN DASAR

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

1. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang 1945, dan oleh karena itu setiap orang tanpa dibedakan keyakinan, agama, suku, bangsa, golongan dan kedudukannya wajib tunduk serta menjunjung tinggi hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran bagi setiap orang guna melindungi dan mempertahankan hak – hak asasi manusia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Bahwa Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia harus mampu memacu pertumbuhan kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak yang berkepastiaan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.

3. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka memerlukan profesi Kuasa Hukum dan Advokat Pajak indonesia, bebas dan bertanggungjawab guna mencapai peradilan yang bebas dan bertanggungjawab yang menjadi benteng terakhir dalam menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dan meningkatkan kesadaran dan peran aktif Masyarakat Dalam Gerakan Membangun Bangsa Melalui Mekanisme Perpajakan Yang Berkepastiaan.

4. Bahwa Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia mempunyai kewajiban serta tanggungjawab kemasayarakatan untuk membawakan peranan sebagai penggerak pembangunan yang turut mempelopori pembaharuan, pembangunan dan pembentukan hukum sesuai dengan arah serta tujuan pembangunan dan pembinaan hukum sebagai sarana penunjang tercapainya masayarakat adil makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

5. Bahwa Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia dalam menjalankan tugasnya memberikan nasehat, bantuan, pelayanan dan pembelaan hukum, baik diluar maupun didalam pengadilan, bertanggungjawab untuk memperjuangkan asas-asas keadilan dengan melindungi hak-hak asasi manusia meningkatkan kesadaran hukum dengan penuh rasa tanggungjawab didasarkan atas pengabdian dan ilmu hukum yang didorong oleh cita-cita luhur profesi dan memberdayakan Partisipasi aktif masyarakat Membayar Pajak Dalam Menunjang Pencapaian Kemakmuran Bangsa Indonesia Yang berdemokrasi dan Berkeadilan, menggerakkan penerimaan pajak Negara, meningkatkan masyarakat untuk memenuhi peraturan perpajakan

6. Bahwa Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia harus berperan serta dalam menegakkan system hukum perpajakan dan peradilan pajak Indonesia serta perlindungan hukum bagi wajib pajak Indonesia.

 

Maka berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas para Kuasa Hukum Hukum dan Advokat Pajak Indonesia di seluruh Indonesia dengan tekad yang bulat, sepakat untuk membentuk IKATAN KUASA HUKUM DAN ADVOKAT PAJAK INDONESIA yang tunggal dan mandiri dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

 

BAB I

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

1. Wadah tunggal Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia ini bernama IKATAN KUASA HUKUM dan ADVOKAT PAJAK INDONESIA disingkat IKHAPI adalah satu-satunya wadah profesi Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia yang merupakan organisasi profesi dan perjuangan, mandiri, bebas merdeka bertanggungjawab serta mengemban misi luhur Kuasa Hukum Pajak dan Advokat Pajak Indonesia Indonesia untuk turut membangun hukum Nasional serta mengembangkan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia yang penuh integritas dalam ketertarikannya dengan pembangunan Bangsa dan Negara

2. IKHAPI berkedudukan ditempat kedudukan Mahkamah Agung RI dengan cabang-cabangnya dan atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 2

1. IKHAPI didirikan pada tanggal 25 September 2014 di Jakarta.

2. IKHAPI didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lainnya

 

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

IKHAPI berjuang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 4

IKHAPI berjuang berdasarkan motto FIAT JUSTITIA RUAT COELUM (“Demi Keadilan, Sekalipun Langit Runtuh”)

Pasal 5

Tujuan IKHAPI adalah :

1. Menegakkan hukum kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam Negara Hukum Indonesia dan Kesadaran Membayar Pajak;

2. Menegakkan hak-hak asasi manusia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

3. Menumbuhkan dan memelihara rasa setia kawan di antara para Advokat dan Kuasa Hukum Pajak Indonesia

4. Membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para Advokat dan Kuasa Hukum Pajak Indonesia dalam melakukan tugasnya

5. Turun aktif dalam Pembangunan Hukum Nasional melalui peningkatan Penerimaan Pajak

6. Menegakkan kekebalan dalam menjalankan profesi

7. Lebih meningkatkan integritas moral dan profesionalisme

 

BAB III

U S A H A

Pasal 6

Usaha-usaha untuk mencapai tujuan seperti yang diatur dalam Pasal 5 tersebut diatas adalah :

1. Mempersatukan semua Advokat dan Kuasa Hukum Pajak Indonesia menjadi anggota IKHAPI

2. Menjaga supaya setiap anggota menjunjung tinggi kehormatan profesi Advokat dan Kuasa Hukum Pajak Indonesia sesuai dengan Kode Etik

3. Mengusahakan penerbitan dan melakukan riset dalam bidang hukum secara umum dan hukum pajak secara khususnya

4. Mempertinggi ilmu keahlian para anggotanya membimbing serta menghantarkan para Sarjana Hukum dan Sarjana yang Relevant yang belum memenuhui syarat menjadi Advokat dan Kuasa Hukum Pajak Indonesia agar dapat menjadi Advokat dan Kuasa Hukum Pajak Indonesia

5. Memberi bantuan hukum kepada yang tidak mampu membayar uang jasa

6. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi dan badan-badan lain khususnya dalam bidang hukum pajak

7. Mengadakan kelompok belajar (study group) untuk menyampaikan pandangan-pandangan kepada Pemerintah, Pengadilan dan Kantor-kantor Pajak seluruh Indonesia.

8. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi profesi Advokat dan Kuasa Hukum Pajak Indonesia

9. Mengadakan kursus hukum, perpajakan dan konsultasi perpajakan

 

BAB IV

K E A N G G O T A A N

Pasal 7

1. Anggota IKHAPI terdiri dari :

a. Anggota biasa

b. Anggota Kehormatan

2. Anggota biasa, adalah Warga Negara Indonesia yang bergelar Sarjana Hukum dari Perguruan Tinggi terakreditasi atau pendidikan tinggi yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, bukan Pegawai Negeri atau TNI/POLRI serta telah diangkat menjadi Advokat dan atau Kuasa Hukum Pajak Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan praktek selaku Advokat dan Kuasa Hukum Pajak Indonesia

3. Anggota Kehormatan, adalah mereka yang dianggap telah berjasa terhadap IKHAPI dan pengembangan ilmu serta pembangunan hukum perpajakan Nasional

4. Hak-hak Anggota ;

a. Anggota Biasa memiliki hak memilih dan dipilih serta hak untuk berbicara

b. Anggota Kehormatan tidak memiliki hak memilih dan dipilih, tetapi dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Kehormatan atau Anggota Dewan Penasehat, baik dipusat maupun di cabang

c. Setiap Anggota IKHAPI tidak dibenarkan menjadi Anggota organisasi profesi sejenis lainnya yang didirikan setelah dibentuknya IKHAPI, kecuali bagi Anggota Kehormatan

d. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat diatas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

Pasal 8

1. Keanggotaan IKHAPI berakhir karena :

            a. Meninggal dunia

            b. Mengundurkan diri

            c. Diberhentikan sementara

            d. Dipecat

2. Cara-cara pengunduran diri, pemberhentian sementara dan pemecatan sebagai anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

1. IKHAPI Pusat dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat

2. IKHAPI Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang

3. Cabang IKHAPI dapat didirikan di setiap daerah hukum Pengadilan Negeri dan atau Kantor Pelayan Pajak (KPP), dimana terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Advokat dan atau Kuasa Hukum Pajak Indonesia

4. Didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri atau KPP dimana belum dapat didirikan cabang dapat diadakan Perwakilan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Advokat dan atau Kuasa Hukum Pajak Indonesia

 

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 10

1. Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dirjen Pajak.

2. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari : Presiden, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara.

Pasal 11

1. Presiden, Sekretaris Jenderal dan Bendahara semuanya harus bertempat tinggal di tempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Atau Dirjen Pajak selama memangku jabatannya

2. Presiden dan Sekretaris Jenderal mewakili IKHAPI didalam maupun diluar Pengadilan;

Dalam hal ketua umum, Sekretaris Jenderal berhalangan, tentang hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka dalam keadaan demikian Wakil Presiden dan Wakil Sekretaris Jenderal secara otomatis mewakili IKHAPI ;

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 12

1. Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

2. Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di tempat kedudukan Pengadilan Negeri setempat dan KPP;

3. Tugas dan kewajiban Dewan Pimpinan Cabang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ;

Pasal 13

1. Ketua dan Sekretaris mewakili cabang didalam maupun diluar Pengadilan ;

2. Dalam hal Ketua, Sekretaris berhalangan tentang hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka dalam hal demikian Wakil Ketua dan Sekretaris secara otomatis mewakili Cabang ;

 

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 14

Masa jabatan Pimpinan IKHAPI adalah :

1. Dewan Pimpinan Pusat selama 5 (lima) tahun, setelah dipilih oleh MUNAS

2. Dewan Pimpinan Cabang selama 3 (tiga) tahun, setelah dipilih oleh anggota melalui Rapat Anggota Cabang dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat

3. Presiden Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali lagi

 

BAB VII

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 15

1. Kekuasaan tertinggi IKHAPI adalah MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)

2. MUNAS berkala diadakan sekali 5 (Lima) tahun

 

Pasal 16

1. Munas Luar Biasa dapat diadakan setiap saat bilamana dipandang perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat atau atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah cabang

2. Segala sesuatu yang berlaku dalam MUNAS berlaku dalam MUNASLUB

 

HAK SUARA DALAM MUNAS

Pasal 17

Yang mempunyai Hak Suara dalam MUNAS adalah Utusan Cabang berdasarkan sebagai berikut:

1. Setiap 3 (tiga) Anggota Cabang IKHAPI memperoleh 1 (satu) suara dengan ketentuan maksimum 25 (dua puluh lima) suara untuk satu cabang

2. Hak suara dalam MUNAS diatur lebih lanjut dalam Pasal 18

Pasal 18

1. Untuk kelebihan 2 (dua) anggota diatas kelipatan 3 (tiga) anggota diberi tambahan 1 (satu) suara;

2. Penentuan Utusan Cabang dilakukan dalam suatu Rapat Anggota Cabang yang khusus diadakan untuk itu;

3. Para Utusan Cabang didalam MUNAS dipimpin oleh Ketua Cabang atau yang ditunjuk sebagai wakilnya;

 

PANGGILAN MUNAS

Pasal 19

1. MUNAS diadakan dengan panggilan tertulis dari atau atas nama Dewan Pimpinan Pusat dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembukaan;

2. Panggilan disampaikan pada cabang-cabang untuk selanjutnya disampaikan kepada para Anggota Cabang dengan memuat waktu tempat acara;

 

Q U O R U M

Pasal 20

1. MUNAS adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setangah) jumlah anggota yang diwakili oleh utusan dari setiap cabang (Utusan Cabang) sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu);

2. Apabila Quorum tidak dicapai, MUNAS diundurkan untuk waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam, kemudian MUNAS dibuka kembali dengan tidak terikat oleh quorum lagi, dan MUNAS dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah asalkan usul-usul yang bersangkutan disetujui oleh suara terbanyak biasa;

 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

Pengambilan keputusan dalam MUNAS dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai maka akan dilakukan dengan suara terbanyak biasa dari utusan cabang yang hadir saat dilakukan pengambilan keputusan.

SIDANG – SIDANG MUNAS

Pasal 22

1. Sidang-sidang pada MUNAS terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi.

2. Ketentuan mengenai Sidang-sidang Pleno dan Sidang Komisi akan diatur lebih lanjut lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

ACARA MUNAS BERKALA

Pasal 23

1. Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat mengenai hal-hal yang telah dikerjakan dalam masa jabatanya.

2. Perhitungan dan pertanggungjawaban tentang urusan keluarga

3. Usul-usul dari Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Cabang;

4. Pemilihan Tim Formateur untuk membentuk Dewan Pimpinan Pusat, mengangkat Ketua Kehormatan Pusat/Dewan Penasehat Pusat.

5. Hal-hal lain yang dianggap penting;

Pasal 24

Dalam MUNAS Luar Biasa dibicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan maksud penyelenggaraan MUNAS Luar Biasa tersebut;

 

Pasal 25

Penyelenggaraan MUNAS atau MUNASLUB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga;

PEMILIHAN FORMATEUR

Pasal 26

1. MUNAS IKHAPI memilih 3 (tiga) orang Formateur yang akan menyusun Dewan Pimpinan Pusat dan mengangkat Ketua Dewan Kehormatan Pusat dan Ketua Dewan Pakar Pusat ;

2. Setiap cabang dapat mengusulkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon formateur dengan ketentuan bahwa setiap calon formateur harus didukung oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) cabang ;

3. Formateur yang terpilih dengan suara terbanyak secara otomatis menjadi Presiden Dewan Pimpinan Pusat IKHAPI ;

4. Tim Formateur selesai tugasnya dengan tersusunnya keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat Pusat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkan oleh MUNAS atau MUNAS Luar Biasa ;

BAB VIII

RAPAT KERJA

Pasal 27

1. Dewan Pimpinan Pusat mengadakan Rapat Kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan semua Dewan Pimpinan Cabang ;

2. Rapat kerja adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah cabang ditambah 1 (satu) ;

3. Apabila quorum tidak tercapai, Rapat dapat diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam, kemudian Rapat Kerja dibuka kembali dengan tidak terikat oleh quorum lagi, dan Rapat Kedua dapat mengambil keputusan-keputusan dengan sah asalkan usul-usul yang bersangkutan disetujui oleh suara terbanyak biasa ;

4. Pemungutan suara dilakukan dengan suara terbanyak biasa ;

5. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Kerja yang sah adalah mengikat dan berlaku sejak ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam suatu surat keputusan ;

 

BAB IX

RAPAT-RAPAT

Pasal 28

1. Rapat Dewan Pimpinan Pusat Harian Pusat, Dewan Kehormatan Pusat/Dewan Penasehat Pusat diadakan setiap kali dianggap perlu oleh ketuanya atau atas permintaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggotanya;

2. Rapat Dewan Harian Pusat/Dewan Kehormatan Pusat/Dewan Penasehat Pusat dapat mengambil keputusan sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh ½ (setengah) jumah anggotanya ditambah 1 (satu) ;

3. Rapat Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Kehormatan Cabang diadakan setiap kali dianggap perlu oleh Ketuanya, atas permintan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggotanya ;

4. Rapat Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Kehormatan Cabang/Dewan Penasehat Cabang dapat mengambil keputusan-keputusan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah anggotanya ditambah 1 (satu) ;

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat-rapat yang disebutkan dalam pasal ini dan rapat-rapat lainnya akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ;

Pasal 29

1. Rapat Anggota Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 6 (enam) bulan ;

2. Dalam Rapat Anggota Cabang dibicarakan ;

a. Laporan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Kehormatan Cabang, Dewan Penasehat Cabang mengenai hal-hal yang telah dikerjakan;

b. Perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan ;

c. Usul-usul dari Dewan Pimpinan Cabang dan/atau para anggota

Pasal 30

1. Tiap-tiap Rapat Anggota Cabang diadakan Dengan panggilan tertulis kepada para anggota, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya ;

2. Panggilan memuat waktu, tempat dan acara ;

3. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau oleh salah seorang Anggota Dewan Pimpinan Cabang ;

4. Dalam Rapat Anggota, tiap-tiap anggota berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ;

5. Rapat Anggota adalah sah apabila dihadiri ½ (setengah) jumlah dari Anggota Cabang dengan ketentuan, bahwa jika quorum tidak tercapai, maka rapat diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) jam, kemudian rapat dibuka kembali dengan tidak terikat oleh quorum lagi dan rapat dapat mengambil keputusan secara sah asalkan usul yang bersangkutan disetujui oleh suara terbanyak biasa ;

 

Pasal 31

1. Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Ketua Dewan Kehormatan Cabang, Ketua Dewan Penasehat Cabang dilakukan dalam rapat Anggota Cabang yang diadakan khusus untuk itu ;

2. Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Ketua Dewan Kehormatan Cabang, Ketua Dewan Penasehat Cabang mengangkat anggota-anggota lainnya untuk Dewan yang dipimpin.

 

Pasal 32

1. Apabila Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh sesuatu sebab tidak dapat dan atau dilarang menjalankan jabatannya oleh Dewan Pimpinan Pusat atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat tersebut Dewan Pimpinan Cabang wajib mengadakan Rapat anggota Luar Biasa untuk memilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang yang baru ;

2. Masa Jabatan Dewan Pimpinan Cabang yang baru terpilih dihitung sejak saat disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat ;

3. Apabila dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Dewan Pimpinan Cabang tidak ada pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat, maka Dewan Pimpinan Cabang tersebut sah dan tidak diperlukan adanya pengesahan Dewan Pimpinan Pusat ;

4. Ketentuan ayat (1) diatas, apabila terjadi hal yang sama berlaku pula bagi Ketua Dewan Kehormatan Cabang dan Ketua Dewan Penasehat Cabang

5. Apabila hal tersebut dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka Dewan Pimpinan Pusat menunjuk seorang Carateker atau lebih untuk meyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang yang baru ;

 

Pasal 33

1. Rapat Anggota Luar Biasa diadakan :

a. Apabila dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan Cabang, atau

b. Atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) Anggota Cabang

2. Dalam Rapat Anggota Luar Biasa dibicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan penyelanggaraan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut ;

 

BAB X

HUBUNGAN ANTARA DPP DAN DPC

Pasal 34

1. Dewan Pimpinan Pusat didalam menjalankan tugasnya sehari-hari adalah berdasarkan garis kebijaksanaan yang ditentukan oleh MUNAS yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam IKHAPI

2. Setiap keputusan Dewan Pimpinan Pusat wajib ditaati dan dijalankan oleh Dewan Pimpinan Cabang

3. Dewan Pimpinan Cabang dalam menjalankan kebijaksanaan sehari-hari dan dalam membuat keputusan tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan/keputusan Dewan Pimpinan Pusat

4. Setiap Anggota Dewan Pimpinan berhak untuk hadir dalam semua rapat-rapat Dewan Pimpinan Cabang

5. Ketentuan lebih lanjut dalam pasal ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

 

BAB XI

K E K A Y A A N

Pasal 35

1. Kekayaan IKHAPI terdiri dari uang pangkal, uang iuran, uang sumbangan dan lain-lain kekayaan yang diperoleh dengan sah ;

2. Ketentuan lebih lanjut dalam pasal ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ;

 

BAB XII

KODE ETIK ADVOKAT DAN KUASA HUKUM PAJAK INDONESIA DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 36

1. Untuk menjaga martabat Advokat dan Kuasa Hukum Pajak Indonesia diadakan Kode Etik Advokat dan Kuasa Hukum Pajak Indonesia yang ditetapkan sendiri dan wajib ditaati oleh setiap anggota IKHAPI ;

2. Setiap Anggota IKHAPI hanya dapat diadili oleh Dewan Kehormatan terlepas dari jabatan/kedudukan apapun yang dijabatnya dalam organisasi

 

Pasal 37

1. Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Advokat dan Kuasa Hukum Pajak Indonesia di Pusat diadakan Dewan Kehormatan Pusat dan di Cabang Dewan Kehormatan Cabang

2. Masa Jabatan anggota Dewan Kehormatan Pusat sama dengan masa jabatan anggota Dewan Kehormatan Cabang sama dengan jabatan anggota Dewan Pimpinan Cabang

3. Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Cabang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) anggota, tetapi harus selalu berjumlah ganjil ;

4. Tugas dan Kewajiban Dewan Kehormatan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

 

BAB XIII

DEWAN PENASEHAT

Pasal 38

1. Untuk membantu Dewan Pimpinan Pusat diadakan Dewan Penasehat Pusat dan Cabang diadakan Dewan Penasehat Cabang

2. Dewan Penasehat dapat memberikan nasehat, baik diminta maupun tidak, kepada Dewan Pimpinan ;

3. Dewan Penasehat terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang di Pusat dan 3 (tiga) orang di Cabang, tetapi selalu harus berjumlah ganjil ;

4. Masa Jabatan Anggota Dewan Penasehat Pusat sama dengan masa jabatan Anggota Dewan Penasehat Cabang sama dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Cabang ;

5. Tugas dan kewajiban Dewan Penasehat diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ;

 

BAB XIV

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 39

1. Peraturan Rumah Tangga tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini ;

2. Peraturan Rumah Tangga ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

 

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 40

Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam MUNAS dengan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak biasa;

 

BAB XVI

P E M B U B A R A N

Pasal 41

1. Pembubaran IKHAPI diputuskan dalam MUNAS LUAR BIASA yang khusus diadakan untuk maksud itu.

2. MUNAS LUAR BIASA tersebut adalah sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang diwakili oleh utusan dari setiap cabang menurut ketentuan pasal 17 (tujuh belas).

3. Apabila quorum tidak tercapai, maka MUNAS LUAR BIASA tersebut diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, jika sesudah dibuka kembali ternyata quorum tetap tidak tercapai, maka diadakan lagi pengunduran bertutur-turut untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, jika sesudah pengunduran berturut-turut untuk waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam tersebut quorum tetap tidak tercapai, maka MUNAS LUAR BIASA yang khusus diadakan untuk pembubaran IKHAPI tersebut tidak sah dan dianggap batal ;

4. Pembubaran IKHAPI dalam MUNAS LUAR BIASA menurut ketentuan-ketentuan diatas adalah sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah suara peserta MUNAS LUAR BIASA;

 

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

1. Apabila timbul perbedaan tafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga, maka hal ini diputus oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah mendengar pendapat Dewan Penasehat Pusat

2. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga

3. Hal-hal yang telah dikerjakan dan atau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat harus di pertanggungjawabkan dalam MUNAS berikutnya ;

 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 September 2014

PIMPINAN SIDANG

IKATAN KUASA HUKUM dan ADVOKAT PAJAK INDONESIA (IKHAPI)

Jakarta 2014


Address

Plaza Sentral Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47
Jakarta Selatan

Contacts

Email: info@ikhapi.co.id
Phone: +62 21 570 2629